masukkan script iklan disini
Dalam Kunker ke Muratara, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemkab Muratara. Dalam rakor tersebut, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korwil II KPK, Adlinsyah M Nasution mengatakan, tujuannya mendatangi sejumlah daerah untuk melihat kondisi dan perkembangannya.
Bupati Muratara HM Syarif Hidayat mengatakan, di Bumi Beselang Serundingan ini memiliki potensi pajak yang luar biasa banyak. Saat ini tercatat ada 33 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muratara.
Tetapi dari semua perusahaan yang ada tersebut, tidak semua pajaknya masuk ke Kabupaten Muratara. Pihak Pemkab sudah beberapa kali mengundang para pengusaha untuk datang.
“Tapi setiap diudang, mereka sering mungkir. Jikapun datang hanya Humas perusahaan. Kami mohon kepada KPK untuk mengusut tuntas perusahaan yang tidak mau bekerja sama dengan Pemkab Muratara. Kami juga mohon bimbingan dan bantuan KPK” kata Bupati.
Banyaknya perusahaan yang tidak mau bekerjasama, kata HM Syarif Hidayat, menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya masalah PAD Kabupaten Muratara. Bupati juga membantah keras, adanya rumor bahwa dirinya mendapat uang dari perusahaan – perusahaan yang bermasalah tersebut.
Sementara itu, usai melakukan rakor, Adlinsyah M Nasution kepada awak media mengungkapkan, kedatangan KPK ke Kabupaten Muratara lebih banyak bicara teknis, planing dan buggeting. Selain itu pihaknya menepis anggapan, bahwa KPK hanya bisa melakukan OTT saja. Padahal, KPK mempunyai kewenangan lain seperti koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring.
Salah satu yang dibahas dalam rakor tersebut, sambungnya, pihak KPK akan membantu Pemkab Muratara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rakor itu, pembahasan masalah peningkatan PAD sudah didiskusikan cukup lama dengan Pemkab Muratara.
“Kita sudah mendengarkan masalah HGU, dan masalah tunggakan dari perusahaan – perusahaan dan data – datanya sudah kami minta. Upaya kita salah satunya akan kita ajak pengusaha untuk pertemuan di Jakarta” katanya.
Dengan pertemuan itu, KPK akan mendorong para pengusaha untuk membayar tunggakan. Ia berjanji, pertemuan itu akan segera dilakukan, paling lambat pada November mendatang hal itu sudah dibisa dilaksanakan.
“Kita tidak ingin bicara masalah korupsi saja. Termasuk apa yang kita bisa bantu untuk daerah kita bantu. Mudah - mudahan dengan meningkatnya PAD semuanya menjadi lebih baik. Kan di Muratara ini banyak perkebunan, jadi hasilnya ya harus masuk ke Muratara juga” jelasnya.
Disinggung masalah WTP yang diperoleh diraih oleh Kabupaten Muratara. Ia menanggapi positif hal itu. Namun saja hal itu bukan sebuah jaminan. Itu merupakan sebuah langkah yang positif dan prestasi bagi suatu daerah otonomi baru. “Kita bayangkan saja, DOB sudah mendapatkan WTP” sambungnya.
Berdasarkan pantauan MSM.COM, kedatangan KPK RI bukan hanya melakukan Rakor dengan Pemkab Muratara. Tetapi juga melakukan peninjauan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST), Kantor ULP dan kantor DPRD Muratara. (MJ)
