 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat menyerahkan Sertipikat di Aula Puslatpur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur |
OKU TIMUR MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan
bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung
rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan
ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto pada akhir
Februari 2025.
"Alhamdulillah,
dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan
lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembusnya kepada Kepala
Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan ini diambil dari tanah cadangan negara, terutama
tanah telantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna
Bangunan (HGB) yang tidak atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya," ujar
Menteri Nusron dalam acara Penyerahan. Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).
Meskipun demikian,
masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron
memastikan, ia akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.
Menteri Nusron
juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta setiap batalion memiliki lahan
produktif untuk ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan
Darat (AD) bersama masyarakat dengan luas minimal 500 hektar per batalion.
“Jika satu
batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk
500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia
selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia,”
jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Pemerintah akan
memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion,
transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri
Nusron menegaskan, langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk
memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI yang
diambil oleh pihak lain.
Menteri Nusron
juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah sebagai langkah strategis dalam
menjaga aset negara. “Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik
TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu,
sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,”
tegasnya.
Dalam kesempatan
ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan penghargaannya kepada TNI AD serta
Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertipikasi dan pengamanan
aset negara. “Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan
keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk
menjaga dan mengamankan tanah negara,” tutupnya.
baca berita lainnya di google news
